top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PUBLIKASI KPPOD

kppod-brief

report-kppod

kppod-brief

KPPOD dalam Berita

KPPOD: Program Satu Pintu Tak Efektif

Peningkatan PTSP tak Sejalan dengan Perbaikan Kualitas. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menilai 90% dari pemerintah daerah yang menerapkan program pelayanan terpadu satu pintu gagal memperbaiki administrasi perizinan di wilayah itu sendiri.

 

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan lonjakan jumlah pemda yang menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) tidak berbanding lurus dengan perbaikan kualitas layanan perizinan.


“Saat ini sudah 80% pemda memiliki PTSP, tapi menurut KPPOD 90% (dari pemda yang memiliki PTSP) hanya formalitas,” katanya dalam diskusi mengenai kepastian hukum yang diselenggarakan Kadin, Senin (24/9).


Data KPPOD menyatakan 420 pemerintah daerah dari 524 provinsi/kabupaten/kota yang ada di Indonesia telah mengadopsi PTSP. Sebagian besar PTSP direalisasikan dalam bentuk kantor (269 daerah), badan (109 daerah), unit (38 daerah) dan dinas (4 daerah).


Menurut Robert, pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) menunjukkan PTSP tidak memperpendek waktu, menyederhanakan syarat, dan menekan biaya pelayanan perizinan.


Robert mengutip hasil pemantauan yang dilakukan Kementerian Perdagangan terhadap 100 kabupaten/kota. Hasil pemantauan tersebut menyatakan hanya 53% dari daerah itu yang bisa mengeluarkan SIUP dalam 3 hari kerja atau sesuai ambang maksimal kepengurusan yang ditentukan pemerintah pusat.


Survei pada 100 kabupaten/kota juga menunjukkan hanya 23% daerah yang tidak memungut biaya pengurusan SIUP, sedangkan pengurusan TDP hanya gratis di 19 daerah.


Pantauan tersebut juga membuktikan 90% daerah meminta lebih banyak syarat pengurusan SIUP dari ketentuan pemerintah dengan alasan perbedaan kondisi lokal atau untuk memenuhi permintaan warga di sekitar lokasi usaha.


Belum Optimal

Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Bekasi Herman Sujito mengakui penerapan PTSP belum bisa optimal, di antaranya karena beberapa persyaratan izin usaha membutuhkan rekomendasi dari instansi lain.


Dia mencontohkan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) yang mengharuskan pengajuan saran teknis dari dinas di luar pemerintah daerah.


“Banyak yang bertanya kenapa harus berhubungan lagi dengan dinas lain, tapi ketentuannya seperti itu. Dipemda lain juga sama,” katanya.


Herman mengungkapkan ketidakpastian tersebut memaksa beberapa perusahaan mulai menjalankan usaha sambil mengurus izin di pemerintah daerah bahkan ada perusahaan telah beroperasi bertahun-tahun sebelum izin dikeluarkan.


Robert juga mengatakan reformasi administrasi perizinan di daerah melalui program PTSP membutuhkan tiga upaya tambahan.


Pertama
, proses deregulasi melalui PTSP harus bisa dipadukan dengan upaya debirokratisasi melalui percepatan waktu dan syarat.


Kedua
, KPPOD menyarankan penyeragaman bentuk PTSP di tingkat pusat yang saat ini terbagi antara model BKPM dan model Kementerian Dalam Negeri yang dijadikan acuan untuk diadopsi oleh pemerintah daerah.


Ketiga
, pemerintah pusat harus memantau dan menyediakan asistensi secara rutin untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat pemda.


Secara terpisah, dalam acara seminar nasional Memperkuat Perekonomian Domestik melalui Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat Daerah. Robert mengatakan beragamnya program pembangunan daerah yang dimiliki pemerintah dinilai telah membingungkan daerah dalam penerapannya.


Robert menyarankan dibentuknya satu bentuk perencanaan nasional yang menjadi pedoman daerah. “Di Kemendagri ada namanya Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Di sini (Bappenas) juga punya. Itu membingungkan daerah. Menurut saya, harus ada satu perencanaan Indonesia, bukan perencanaannya kementerian ini, kementerian itu,” ujar Robert.


Menurut Robert, Kemendagri menggunakan UU No.32/2004 sebagai dasar hukum penetapan Rancangan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sementara itu, Bappenas menggunakan UU No.25/2004 sebagai dasar hukum penetapan RPJMD.


Berdasarkan UU No.32/2004 Pasal 150 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (perda). Namun, berdasarkan UU No.25/2004 pasal 19 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.


“Sehingga di beberapa tempat, kepala daerah yang tidak mau ribet dengan DPRD-nya, ia buat RPJMD berdasarkan peraturan Kepala Daerah saja, tapi kepala daerah yang bisa menyakinkan DPRD, dia buat Perda. Prosesnya jadi membingungkan,” papar Robert.

 

--- (Sumber Bisnis Indonesia – Selasa, 25 September 2012 – Hlm.03 Makro Ekonomi) ---

KPPOD Calendar

November 2014
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Visitors Traffic

Today405
Yesterday481
This week3472
This month11856
Total229480

Visitor IP : 54.90.156.100 Browser & OS: Unknown - Unknown Sunday, 23 November 2014

Who Is Online

Guests : 6 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2014 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah