top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PUBLIKASI KPPOD

kppod-brief

report-kppod

kppod-brief

Articles

Mengantisipasi Gelombang Baru Pemekaran

Setelah lebih dari dua tahun jeda sementara (moratorium), hari-hari ini wacana pemekaran daerah kembali mengemuka. Tiga pintu usulan yang biasanya jadi jalan masuk pemekaran ternyata sudah dijejali daftar tunggu calon-calon daerah baru: 155 usulan di pintu Kementerian Dalam Negeri,  90 melalui Dewan Perwakilan Daerah, dan 98 masuk lewat Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Secara pribadi, saya tidak terlalu heran dengan angka fantastis tersebut. Di daerah, arti moratorium bukanlah masa jeda sebagaimana yang dipahami Pusat, tetapi justru diam-diam menjadi momen konsolidasi para elite lokal. Mereka meyakini, suatu waktu keran di Jakarta akan kembali dibuka. Untuk itu, sebagian mereka giat melobi dan berbenah diri agar cukup syarat secara administratif, teknis, fisik (PP No.78/2007).


Wajah Ganda

Para elite politik/pemerintah dan kalangan pengamat sesungguhnya tak akur benar menyikapi isu ini. Selain alasan subyektif yang di antara mereka sudah saling mahfum, hasil pemekaran memang memberikan gambaran ganda bagi kita. Secara politik, pemekaran adalah ajang daerah me(re)negosiasi versi kepentingan, mengartikulasi local power, dan upaya menjajaki keseimbangan politik. Kasus pemekaran di Sambas (Kalbar) dan Buton (Sulra), misalnya, membuktikan efek pemekaran bagi integrasi sosio-politik berupa transformasi politik etnis menjadi politik sipil. Bersamaan sirkulasi tata kekuasaan baru dan lebih seimbang, pemekaran terbukti handal sebagai instrumen resolusi konflik/kekerasan etnis.


Setarikan nafas, pemekaran adalah jalan ”merebut” negara: cara paksa bagi redistribusi sumber daya (keuangan) yang memang masih dominan di kantong pusat. Bayangkan, sepuluh tahun berdesentralisasi, derajat otonomi fiskal daerah masih jauh panggang dari api. Merujuk total penerimaan APBD Agregat  2010, misalnya, kontribusi PAD hanya berkisar 8% (Jaweng, Jurnal Analisis CSIS, 2010). Ini jelas cerita tentang ketergantungan fiskal, bukan kemandirian. Sementara ihwal porsi alokasi belanja Negara, meski uang yang berputar di daerah diklaim besar, riilnya hanya 30% yang berada dalam kontrol Pemda. Di sini, pemekaran adalah jalan membagi ulang dan memperbesar kue daerah lewat penambahan unit-unit lokal yang baru.


Pada sisi seberang, terutama secara teknokratik (ekonomi dan administrasi), pemekaran dituding tak efisien lantaran membatasi skala ekonomi dan memperlemah basis daya saing. Kesejahteraan tak kunjung membayang, sebagain besar APBD justru dialokasi buat infrastruktur Pemda dan ongkos tukang (pegawai), disertai malpraktik, perburuan rente, dan korupsi. Janji memperpendek rentang kendali pelayanan publik ternyata sebatas retorika lantaran kinerja birokrasi tidak berubah. Secara nasional, laju pemekaran yang tak terkendali bisa-bisa menempatkan kapasitas fiskal dalam zona bahaya: derasnya kucuran belanja ke daerah mengikuti deret exponential, sementara sisi pendapatan merambat di deret linear.


Alih-alih menghadirkan faedah nyata bagi publik, daerah pemekaran justru terbelit dengan problem serius di fase transisi administratif dari daerah induk ke DOB. Dalam catatan Litbang-Kemdagri, misalnya, masih sekitar 87% daerah induk belum menyerahkan P3D (pembiayaan, personil, peralatan dan dokumen), 79% DOB belum punya batas wilayah jelas, 89% daerah induk belum memberi dukungan dana ke DOB, dan 84% pegawai sulit pindah dari daerah induk ke DOB.


Biang Kisruh

Terlepas dari gambaran dampak di atas, biang carut-marut pemekaran selama ini tidak terlepas dari sejumlah pokok soal berikut.


Pertama
, persepsi elite bahwa pemekaran adalah tujuan. Melihat desain kebijakan dan praktiknya, pemekaran sudah menjadi tujuan dalam dirinya, bukan sekadar alat, yakni sebagai instrumen khusus untuk mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Karena sebagai tujuan maka yang dikejar adalah perluasan jatah fiskal buat daerah baru dan rente ekonomi-politik bagi para elitenya. Tidak heran, sesudah mekar, penjatahan kursi dan proyek marak terjadi, sementara rakyat hanya kebagian tetesan sisa.


Kedua
, pemekaran sebagai proses politik. Meski kriteria sudah dibuat ketat, tapi politik membuat semuanya jadi serba ”bisa diatur”. Pintu usulan pun tidak saja melalui eksekutif, malah dibuka pula di DPR/DPD. Pada hal, dari logika sistemnya, otonomi bersumber pada desentralisasi kewenangan eksekutif sehingga pembentukan daerah mestinya masuk domain presiden. Dari situ barulah disambung ke politik,  yakni proses legislasi penyusunan dasar hukum (UU) pendirian DOB.


Ketiga
, pemekaran berbasis insentif fiskal. Jika lihat formula dana perimbangan, setiap DOB yang lahir langsung memperoleh jatah transfer fiskal dari bilangan pembagi secara nasional. Hal ini merangsang daerah untuk mekar: daerah induk terlepas dari beban finansial, sementara daerah baru langsung memperoleh jatah sendiri. Jika saja bilangan pembagi sebatas satu propinsi atau bahkan antara induk dan DOB maka mungkin sekali jadi disinsentif lantaran antara dua daerah tersebut mesti berbagi anggaran yang sama, dan porsi yang diterima DOB pun jauh lebih kecil.


Keempat
, pemekaran tanpa fase transisi. Proses pembentukan DOB kita tergolong ekstrim: daerah yang baru terbentuk langsung mendapat status otonomi penuh, dengan hak dan kewajiban serupa daerah-daerah lama. Padahal, kapasitas lokal yang masih terbatas meniscayakan proses pembelajaran bertahap, dan fasilitasi pusat/propinsi/induk. Dalam kerangka manajemen transisi, DOB mestinya ditetapkan sebagai daerah persiapan sebelum akhirnya dihapus (daerah yang dinilai gagal), penempatan di bawah pengelolaan pusat (daerah yang menunjukan potensi sukses), maupun peningkatan status sebagai daerah otonom (jika berhasil melwati fase transisi).


Kelima
, emoh alternatif non-pemekaran. Lantaran pemekaran dilihat sebagai tujuan dan bukan sekedar alat, para elite enggan melirik opsi strategis lainnya. Pada hal, ada banyak alternatif non-pemekaran jika memang tujuannya sungguh sebagai ikhtiar perbaikan nasib rakyat. Guna memperpendek rentang kendali pelayanan warga, misalnya, ditempuh metode desentralisasi kecamatan. Atau, guna mengakselerasi pembangunan, pilihan efektifnya ialah pembuatan pusat-pusat keunggulan berbasis kecamatan dan kerja sama antar-daerah. Intinya, banyak jalan lain yang terbukti berhasil, tetapi kita ngotot pada pilihan tunggal pemekaran, meski berkali-kali membawa hasil sebaliknya.


Catatan Akhir

Aneka versi penilaian mungkin tak bertitik ujung, tetapi bola sesungguhnya ada di tangan Pemerintah. Hemat saya, gabungan antara otoritas formal dan jaminan adanya kredibilitas evaluasi pemerintah niscaya membuat kita lebih terarah menyikapi hasil yang ada. Untuk itu, sebelum pemerintah melangkah ke segala opsi sebagaimana yang dilontarkan ke publik saat ini, langkah awal terpenting adalah evaluasi tuntas. Hasil evaluasi itu digunakan untuk dua tujuan: penyikapan atas daerah yang sudah terbentuk (apakah dibina untuk beberapa tahun atau langsung dihapus bagi daerah yang ekstrim gagal?) dan merespon tuntutan pemekaran di masa mendatang (melanjutkan moratorium atau perlu membuka keran baru?).

Oleh Robert Endi Jaweng
Manajer Hubungan Eksternal KPPOD, Jakarta


--- (Dimuat di: Harian Jurnal Nasional - Kamis, 12 Mei 2011 - Hlm. Opini) ---

KPPOD Calendar

July 2014
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Visitors Traffic

Today250
Yesterday479
This week1659
This month17206
Total166621

Visitor IP : 54.225.1.70 Browser & OS: Unknown - Unknown Thursday, 31 July 2014

Who Is Online

Guests : 8 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2014 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah