top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org







PUBLIKASI KPPOD

kppod-brief

report-kppod

kppod-brief

Articles

KPPOD: Papua Barat Lebih Baik Dibanding Provinsi Lain

Manokwari – Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai interaksi  pemerintah daerah dengan pengusaha di Papua Barat lebih baik dibanding provinsi lain di Indonesia. Hal ini didasarkan pada hasil survey institusi ini di berbagai kabupaten. Hanya saja, pelaku usaha kecil di Papua Barat belum mengetahui adanya forum komunikasi antara pemerintah dan pengusaha. Umumnya hal itu hanya diketahui oleh pelaku usaha berskala besar dan menengah.

 

Hal ini diungkap Direktur Eksekutif KPPOD, Agung Pambudhi dihadapan peserta diskusi antara Pemprov Papua Barat dan Pemkab Manokwari (BKPM), Bagian Ekonomi, Bappeda), pelaku usaha (KADIN, Asosiasi Sektoral), akademisi, pers dan LSM, senin (28/3), di Swiss Belhotel Manokwari.


Dalam diskusi ini mengemuka pula soal masalah hak ulayat dalam kaitannya dengan investasi. Sihombing, wakil dari KADIN Papua Barat manilai, problematika hak ulayat telah menjadi kendala investasi di Papua Barat. Yusuf Saway, wakil ASPAP Papua Barat menawarkan solusi agar di Manokwari dapat dilakukan para-para adat (forum adat) menyangkut hak ulayat, seperti yang pernah di lakukan di Teluk Wondama. “Disana (Wondama) sudah dilakukan, tapi sayang terjadi bencana, jadi sekarang belum jelas lagi. Di Manokwari tidak usah, karena hanya ada dua suku besar, Arfak dan Doreri,” kata Yusuf Saway.


Mujianto, Wakil LSM Perdu menyebut, pemda dapat memediasi soal hak ulayat, agar bisa jelas tata batas wilayah (permarga/kampung). Karena ini sangat berdampak pada investasi yang akan masuk di Papua Barat.


Bagian ekonomi emprov Papua Barat, Basnah menyatakan, pihak pemda telah berupaya menarik investor untuk berinvestasi di Papua Barat. Upaya ini dilakukan dengan sistem “satu Pintu”, agar ada kemudahan bagi calon investor yang ingin berinvestasi.


“Banyak calon investor yang  masuk, tapi datang hanya ingin mencari data, lalu di jual kepada investor lain. Ini yang buat kami harus lebih berhati-hati,” ungkapnya.


Sementara Achmad Rohani, akademisi Unipa menilai, perlu ada lembaga yang memfasilitasi permasalahan hak ulayat. Achmad juga menilai industri manufaktur di provinsi ini belum banyak berkembang. Selain itu, dia menilai peran kampus juga masih sangat terbatas, akibat minimnya anggaran. Akademisi lainnya, Umi mengatakan, di Unipa ada program wira usaha untuk mahasiswa asli Papua, tetapi tersendat-sendat, akibat dana.


Yusuf Saway juga menilai ada diskriminasi terhadap pengusaha asli Papua saat pembagian proyek. Dan terkesan pemda lepas tangan dalam memberikan pembinaan kepada pengusaha asli Papua.


Hal ini ditanggapi wakil Bappeda Papua Barat, Supriadi. Menurutnya, kegiatan ekonomi bukan menjadi urusan pemerintah semata, karena ada masyarakat dan pengusaha.


“karena pengusaha banyak, jadi harus sistem kompetisi sesuai kelas great-nya. Pengusaha ASPAP jumlahnya mencapai ribuan, tidak semua bisa dapat. Dan tidak semua orang bisa jadi pengusaha. Kami juga ditutur kerja sesuai aturan, karena ada pemeriksaan, yang tentunya ada sanksi,” jelasnya Supriadi.


Meski demikian, Supriadi mengaku, pemda terus berupaya melakukan pembinaan kepada pengusaha asli Papua, agar dapat menyiapkan administrasi sesuai aturan.


Mujianto meminta kepada KPPOD saat melakukan survey, perlu melibatkan masyarakat lain, seperti nelayan, petani dan para pedagang kecil. Karena menurut dia, kontribusi yang disumbangkan dari mereka cukup besar.


Yusuf Saway menambahkan, dalam menempatkan responden terhadap jasa konstruksi harus lebih selektif, karena saat ini banyak istri dan anak pejabat yang memiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.


Agung  Pambudhi (Direktur Eksekutif KPPOD) yang didampingi peneliti KPPOD, Boedhi Reza menerangkan, hasil survey tersebut akan disempurnakan, karena masih bersifat sementara. (BM)

 

--- (Sumber Harian Cahaya Papua – Selasa, 29 Maret 2011 – Halaman Utama) ---

KPPOD Calendar

July 2014
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Visitors Traffic

Today550
Yesterday463
This week2691
This month14579
Total163994

Visitor IP : 23.22.179.210 Browser & OS: Unknown - Unknown Friday, 25 July 2014

Who Is Online

Guests : 20 guests online

Facebook


bottom

Copyright © 2001-2014 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah