top

KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62-21) 8378 0642/53
Fax.: (62-21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org






kppod-brief

report-kppod

kppod-brief

Articles

Kalimantan Utara Tekanan bagi Malaysia

Balikpapan - Pembentukan provinsi baru di perbatasan, seperti Kalimantan Utara nantinya, diyakini bisa memberi tekanan psikologis terhadap Malaysia. Dengan pembentukan provinsi baru, banyak instansi yang bakal didirikan sebagai penegasan eksistensi dan kedaulatan Indonesia.

 

Asisten Tata Pemerintahan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur (Kaltim), Abidin Tajang pada Rabu (23/3) menyatakan, pembentukan Kalimantan Utara sangat penting untuk menumbuhkan perekonomian daerah sekaligus menegaskan eksistensi dan kedaulatan Indonesia.


”Jika nanti terbentuk provinsi Kalimantan Utara, tentu akan diikuti pendirian kepolisian daerah (polda) dan komando daerah militer (kodam). Malaysia tentu akan memikirkan itu jika hendak mengusik Indonesia,” kata Abidin.


Abidin juga menyebutkan, Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltim sudah berjanji memberikan dukungan pada tahun-tahun awal. Secara internal, Nunukan sudah siap, termasuk menyiapkan perangkat penyiapan penambahan kecamatan di Pulau Sebatik. Sebatik merupakan pulau terluar Indonesia yang administrasi wilayahnya berbagi dengan Malaysia. Namun, batas-batas wilayah kedua negara ini masih terus diperdebatkan.


Di Sumatera Utara, pemekaran beberapa wilayah dianggap belum menyejahterakan rakyat. Infrastruktur amburadul, seperti terlihat di Kabupaten Labuhan Batu Utara, hasil pemekaran dari Labuhan Batu (Selatan). Jalan-jalan di tepi kota rusak parah.


”Kalau hujan, seperti melintas di sungai lumpur. Saat kemarau, setiap hari makan debu,” kata Nita (31), warga, menggambarkan kerusakan jalan-jalan di Labuhan Batu Utara, Rabu.


Hal serupa juga terlihat di Nias yang kini menjadi lima pemerintahan kabupaten/kota, yakni Kota Madya Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias induk. Kondisi jalan di hampir seluruh Pulau Nias hancur.


Di Sulawesi Tenggara, dua kabupaten baru hasil pemekaran 2007, yakni Buton Utara dan Konawe Utara, masih menyisakan masalah yang perlu diselesaikan.


Kepala Bagian Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sultra Sundu Bao mengatakan, hasil evaluasi Buton Utara belum berubah dari tahun 2009, yakni kurang baik (kedua terbawah), dikarenakan masih berlarutnya polemik terkait dengan lokasi ibu kota kabupaten.


Adapun untuk Konawe Utara, masalah terjadi akibat sengketa pilkada membuat bupati definitif tertunda dari semestinya 2010 menjadi 2011.(PRA/MHF/WSI/ENG)

 

--- (Sumber KOMPAS - Kamis, 24 Maret 2011 - Politik & Hukum) ---

KPPOD Calendar

April 2014
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Visitors Traffic

Today120
Yesterday292
This week1566
This month5705
Total118439

Visitor IP : 54.227.62.141 Browser & OS: Unknown - Unknown Friday, 18 April 2014

Who Is Online

Guests : 4 guests online

bottom

Copyright © 2001-2014 by KPPOD. All Rights Reserved
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah