Kebijakan Menuju Kemudahan Berinvestasi Belum Komprehensif
Kebijakan Menuju Kemudahan Berinvestasi Belum Komprehensif

Pemerintah berusaha mempercepat, mempermudah, dan menyederhanakan prosedur pelaku usaha untuk berinvestasi. Perpres untuk itu pun sudah diterbitkan. Namun, perbaikan semestinya dilakukan secara komprehensif, baik melalui deregulasi, debirokratisasi, maupun menyediakan daya dukung platform digital.

Selengkapnya
A Jab to The System: Jokowi’s Regulatory Reboot
A Jab to The System: Jokowi’s Regulatory Reboot

Several years ago, President Joko “Jokowi” Widodo, who was then Jakarta’s governor, almost punched one of his subordinates for dragging a business license application process into a labyrinthine bureaucratic hell for the applicant.

Selengkapnya
Benahi Pengawas Internal Pemerintahan
Benahi Pengawas Internal Pemerintahan

Banyaknya kepala daerah yang ditangkap dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi belakangan ini harus dipandang sebagai gejala serius rendahnya kualitas pengawasan inspektorat.

Selengkapnya
Tanpa Reformasi, Surat Edaran Mendagri Tak Optimal
Tanpa Reformasi, Surat Edaran Mendagri Tak Optimal

Untuk melaksanakan tertib administrasi dan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Mendagri Tjahjo Kumolo pada 26 September lalu mengeluarkan Surat Edaran No.180/4462/SJ. Surat ini dimaksudkan untuk menyikapi maraknya sejumlah penangkapan kepala daerah dalam OTT yang digelar KPK.

Selengkapnya
Sosialisasi Bahaya Dinasti Politik Butuh Waktu 15 Tahun
Sosialisasi Bahaya Dinasti Politik Butuh Waktu 15 Tahun

Meski berpolitik adalah hak asasi setiap warga negara, dinasti politik di negara berkembang seperti Indonesia rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selengkapnya
Berita Media
Berita Media
KPPODBrief: Bundle
KPPOD Brief
KPPODBrief: Tematik
KPPOD Brief
Video Grafis
Video Grafis
Info Grafis
Info Grafis
KPPOD Event
KPPOD Event