Oleh Robert Endi Jaweng
Manajer Hubungan Eksternal KPPOD, Jakarta.

Setelah meraih investment grade dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings, Indonesia meraih prestasi yang sama dari Moody’s. Namun, kita jangan terlena dengan penilaian tersebut, karena di depan mata masih banyak penduduk miskin yang harus mendapat perhatian serius.

Daya serap anggaran masih tetap menjadi masalah rutin setiap tahun. Untuk tahun anggaran 2011, misalnya, daya serap belanja kementerian/lembaga ternyata jauh dari target minimal 95% sebagaimana dijanjikan pemerintah. Lebih memprihatinkan lagi, daya serap dua pos belanja yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan justru terbilang rendah, yakni hanya 59% untuk belanja barang/jasa dan hanya 46% untuk belanja modal.

Setali tiga uang, daya serap belanja pemerintah daerah (pemda) ternyata sama saja. Pemda terbukti lebih memilih untuk memarkir sebagian anggaran mereka ke perbankan, dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Simpanan yang acap disebut dana nganggur tersebut bukanlah sebagai hasil dari efisiensi pembelanjaan tapi semata disebabkan oleh lemahnya kapasitas tata kelola.

Oleh Robert Endi Jaweng
Manajer Hubungan Eksternal KPPOD, Jakarta.

Demonstrasi yang mulai rutin dilakukan perangkat desa, asosiasi pemerintahan desa, dan berbagai kelompok terkait lain berisi satu tuntutan puncak: segera sahkan UU Desa!

Mereka menilai lemahnya posisi desa – bahkan pada era otonomi ini – disebabkan oleh dominasi lembaga supradesa yang menyubordinasikan desa sebagai bagian rezim pemda dan norma pengaturan desa hanya dicantolkan dalam sejumlah pasal di UU No.22/1999 atau UU No.32/2004 saat ini.

Patut di catat, sejumlah institusi pemegang fungsi legislasi di pusat sudah bergerak. Berdasarkan konsensus DPR – pemerintah untuk memisahkan pengaturan pemda, desa, dan pilkada dalam tiga UU berbeda, Kementerian Dalam Negeri telah bolak-balik mengundang banyak pihak mendiskusikan draf persiapan sebelum diusulkan ke DPR. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bahkan sudah menyesuaikan dan menyetujui susunan RUU tersebut dalam Sidang Paripurna DPD Juli 2011 untuk dijadikan usulan RUU ke DPR.

Oleh Robert Endi Jaweng
Manajer Hubungan Eksternal KPPOD, Jakarta

Sesuatu yang manusiawi, mimpi setiap orang yang berposisi nomor dua dalam hirarki organisasi adalah bisa menjadi nomor satu. Entah di sektor publik, entah di sektor privat. Dalam dunia kerja profesional, dorongan semacam itu wajar dan bahkan dinilai tinggi, sebagai need for achievement (n-ach) atau tanda motivasi sukses, sekaligus membedakannya dari mereka yang berkelas standar alias biasa-biasa saja (medioker).

Tapi, celakanya, respon yang kita berikan menyikapi bibit budaya unggul dalam organisasi tersebut seringkali justru primitif. Alih-alih mengkapitalisasi agar kian produktif kontribusinya, yang dilakukan malah mengebiri bahkan menyingkirkannya. Tragedi JK yang tidak dipasangkan kembali dalam duet bersama SBY dalam pilpres 2009 lalu adalah suatu pemisalan yang pas dari pemberian respon semacam ini. Cara-cara respon demikian ada pada level personal.

Oleh: Robert Endi Jaweng
Manajer Hubungan Eksternal KPPOD, Jakarta

Profil keuangan daerah di sebagian besar Kabupaten/Kota cenderung bermasalah pada dua sisi sekaligus. Pada sisi pendapatan, daerah amat tergantung pada sumber penerimaan dari transfer pusat. Dari total pendapatan (Rp 300 T) dalam APBD Agregat Kab/Kota 2010, terlihat bahwa  kontribusi utama bersumber dari dana perimbangan sekitar Rp 246 T (82%) sementara PAD hanya mencapai Rp 24 T (8%), yang bahkan lebih kecil jika dibanding penerimaan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan sebesar Rp 28 T (10%).

Profil sisi pendapatan tersebut membuat kita sulit bicara tentang kemandirian/otonomi fiskal. Yang muncul ketergantungan daerah terhadap pusat. Rendahnya otonomi fiskal pada sisi pendapatan membuat rendah pula diskresi fiskal sisi pengeluran. Bahkan lebih serius lagi, dalam konteks relasi pusat-daerah, fiskal bukanlah sekedar instrumen keuangan tetapi lebih sering jadi instrumen pengendalian politik dan tertib pemerintahan. Segagah apa pun Bupati/Walikota, berlagak bak raja-raja kecil di daerahnya, tetapi ketika berhadapan dengan pusat lekas berubah nurut, nunduk, sulit menunjukan marwah keotonomiannya. Ini fakta.