Padang - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, tanggung jawab dan kekuasaan seorang gubernur pada masa mendatang akan jauh lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya. Hal itu terkait dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Mendagri mengemukakan hal itu dalam seminar nasional bertema ”Mencari Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Sumbar yang Ideal” di Hotel Pangeran Beach, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (6/3).

Seminar nasional yang diadakan atas kerja sama LKBN Antara, STISIP Padang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang itu menghadirkan sejumlah bakal calon gubernur Sumbar.

Jayapura -  Pemerintah didesak segera menerbitkan peraturan pemerintah yang berisi mekanisme implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Salah satu PP yang dinilai krusial adalah mengenai tata cara penggunaan dana otonomi khusus yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

”Dana otsus (otonomi khusus Papua) turun sejak tahun 2002, tetapi diberikan Jakarta tanpa sistem dan persiapan yang baik. Dana ini dianggap bantuan sehingga digunakan oleh pemda (pemerintah daerah) tanpa acuan yang jelas. Ini bentuk pembiaran yang dilakukan Jakarta,” ujar Prof Berth Kambuaya, Rektor Universitas Negeri Cenderawasih (Uncen), Kamis (4/3) di Jayapura, Papua.

Komentar di atas terkait dengan kasus penyelewengan dana otsus baru-baru ini. Sebagaimana diberitakan, Kepolisian Daerah Papua menetapkan Achmad Hatari, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Barat, sebagai tersangka kasus korupsi penggunaan dana otsus 2007. Ia diduga kuat terlibat dalam pembangunan jalan fiktif senilai Rp 1,9 miliar di Kabupaten Sorong Selatan yang kini masuk wilayah Papua Barat.