Puluhan ASN Langgar Netralitas

Harian Republika

Puluhan ASN Langgar Netralitas

Komite Peman­tauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menemukan adanya pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang pilkada serentak. Me­reka menemukan, sebanyak 80 kasus ASN di lima provinsi ter­libat pelanggaran netralitas. "Pa­ling banyak ASN terlibat dalam kampanye media sosial, yaitu 24 kasus," ujar peneliti KPPOD Aisyah Nurrul Jannah di kawasan Cikini, Jakarta, Abad (24/6).

Selain itu, menurut data Ko­misi Aparatur Sipil Negara (KASN), jenis pelanggaran lain­nya yang dilakukan ASN adalah berfoto bersama pasangan calon (empat kasus) serta ikut menjadi tim sukses (dua kasus). Seba­nyak 11 kasus kedapatan meng­ikuti kampanye, 20 ikut dekla­rasi pasangan calon, dan 4 kasus ASN memiliki hubungan dengan partai politik tertentu.

Selain itu, 1 kasus ASN hadir dalam pendaftaran paslon, 5 ka­sus terkait sosialisasi kandjdat, 4 kasus terlibat pemasangan alat peraga kampanye (APK), 4 kasus terlibat dalam pengukuhan tim relawan, dan 1 kasus terakhir terkait pengundian nomor urut.

Aisyah menambahkan, dari 80 kasus pelanggaran ASN, se­banyak 56 persennya melibatkan ASN dengan jabatan setingkat staf. "Terbanyak yang terlibat politik praktis itu ASN kalangan staf sampai 56 persen, kedua ada kepala dinas 13 persen," katanya menegaskan.

Sedangkan, aktor yang ter­libat dalam pelanggaran ASN lainnya meliputi 10 persen guru, 5 persen lurah, 8 persen camat, 2 persen kepala desa, 1 persen kepala sekolah, 2 persen sekre­taris daerah, 1 persen wakil bu­pati, dan 1 persen sekretariat KORPRI.

Penelitian KPPOD dilakukan di Jawa Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Penelitian dilakukan dalam ren­tang waktu Februari-Juni 2018 melalui pendekatan kualitatif.

Persoalan netralitas ASN dan aparatur negara juga belakangan disinggung Ketua Umum Demo­krat Susilo Bambang Yudhoyo- no. Ia mengklaim mendapatkan laporan Soal oknum Badan In­telijen Negara (BIN), TNI, dan Polri mendukung pemenangan calon di sejumlah daerah.

"Yang saya sampaikan bukan isapan jempol, apalagi mendra­matisasi. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoaks," kata dia di Bogor, Sabtu (23/6) malam. Ia kemudian membe­berkan keterlibatan oknum-ok­num itu ia temukan di Papua, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Riau, Maluku, dan Jawa Barat.

Terkait tudingan itu, Kabiropenmas Polri Brigjen Moham­mad Iqbal menegaskan, pada prinsipnya, Polri bersikap netral. Hal ini sudah ditekankan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian kepada personelnya untuk ber­sikap netral di pilkada.

Namun, ia menegaskan, bila ada oknum personel yang bersi­kap tidak netral. Polri akan mem­berikan sanksi. "Kalau ada ang­gota yang tidak netral kita tindak tegas, ada mekanismenya melalui proses klarifikasi dan pemerik­saan-pemeriksaan anggota," kata Iqbal, Ahad (24/6).

Iqbal juga menegaskan, bila terdapat anggota yang terbukti tidak netral melalui proses dan klarifikasi serta pemeriksaan, sanksi langsung dari Kapolri mengancam anggota tersebut.

Mabes TNI juga menjanjikan akan menindak tegas oknum TNI jika terbukti melanggar dan tidak netral. "Kita tunggu data­nya kalau memang ada (oknum tidak netral). Tentu akan ditindaklanjuti," ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Sabrar Fadhilah

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Ne­geri Sumarsono juga mengingatkan netralitas ASN dalam pil­kada serentak 2018. "(Netrali­tas) mutlak harga mati. Banyak yang sudah diberikan sanksi. Se­cara nasional 1.000 orang diberi­kan sanksi karena tak netral," kata Sumarsono saat ditemui di Makassar, Ahad (24/6).

Sumarsono mengungkap, bentuk pelanggaran netralitas yang terjadi, di antaranya foto dengan pasangan calon yang diunggah dalam media sosial. Tak hanya kepada ASN, sanksi tegas juga berlaku kepada TNI/Polri. "Sanksi teguran, 125 diberikan peringatan tegas, polisi tiga orang diberikan sanksi, ada yang diturunkan pangkat. Seratus dua puluh lima ini sudah saya tanda tangani pemberian sanksi. Saya kira saat ini pemerintah sangat tegas dan konsisten," kata Su­marsono.

Ia mengungkap, pemerintah dan aparat terkait juga terus me­mantau persiapan akhir pilkada di daerah penyelenggara pilkada serentak 2018. Termasuk di an­taranya pengamanan yang tidak hanya oleh kepolisian maupun TNI, tetapi juga pemerintah dae­rah, KPU, Bawaslu, hingga mas­yarakat di RT/RW setempat.

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan itu berharap gelaran pilkada serentak 2018 menjadi sebuah pesta demokrasi yang menggembirakan. “Pokoknya bi­kin pencoblos masuk senyum, keluar senyum," ujar Sumarso­no. Ia juga berharap masing- masing pasangan calon beserta tim mengimbau massanya siap menang dan siap kalah. (fm/fz)

 

Dimuat di: Harian Republika
Tanggal: Senin, 25 Juni 2018

--- o0o ---


Dibaca 149 kali