Rapor Merah Desentralisasi

Majalah SINDO WEEKLY (Edisi 21-27 Mei 2018)

Rapor Merah Desentralisasi

Robert Na Endi Jaweng
Direktur Eksekutif KPPOD

Salah satu hasil Reformasi adalah lahirnya otonomi daerah yang dicita-citakan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Realitasnya, permasalahan muncul, mulai dari daerah pemekaran yang tidak mandiri, maraknya korupsi, hingga tidak sinkronnya antara kebijakan pusat dan daerah.

Pada 25 April lalu, seluruh pemerin­tah daerah (pemda) memperingati Hari Otonomi Daerah (otda) yang ke-22. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan amanat yang dibacakan di masing-masing upacara peringatan di daerah. Tjahjo menerangkan penyelengga­raan otda diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokra­tis, dan tepercaya. “Ini adalah syarat mutlak bagi pembangunan yang menyeluruh dan berimbang,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menekankan agar pemda melakukan inovasi guna menciptakan berbagai terobo­san yang dapat meningkatkan kinerja. Namun, banyak kepala daerah kaku dan takut berinova­si karena adanya kemungkinan terkena proses hu­kum. Inovasi dalam beberapa kasus malah dianggap penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Melihat kondisi seperti itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. “Jan­gan takut berinovasi. Sudah ada jaminan perlindungan hukum,” terangnya. Pemer­intah sepertinya mengharapkan inovasi dari pemda-pemda untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Harapan ini sesung­guhnya tidak cukup tampak,” ujar Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), kepada SINDO Weekly, Rabu pe­kan lalu.

Sejak ditetapkan lewat Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peme­rintahan Daerah, penyelenggaraan otda be­lum sepenuhnya mencapai tujuannya, yaitu pemerataan pembangunan, keadilan, dan pelayanan publik yang baik. Salah satu poin pertimbangan untuk membuat UU terse­but adalah memberikan wewenang yang luas dan nyata, pertanggung­jawaban kepada daerah secara proporsional, pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Robert mengatakan bahwa penyeleng­garaan otonomi tidak lepas dari keadaan politik pada masa Reformasi. Saat itu, ter­jadi gejolak yang sangat serius. Daerah-daerah banyak yang merasa tidak puas atas ketidakadilan, terutama pembagian sumber daya alam. Sebagai jawabannya, pemerintah setuju menjadikan otda sebagai instrumen untuk meresolusi konflik dan membuat ke­seimbangan baru dengan distribusi kekua­saan dan fiskal.

Akan tetapi, kontribusi pembagian fiskal dari pusat ke daerah belum mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Ta­hun ini, ada sekitar Rp 766 triliun atau 36% dari Rp 2.221 triliun dana anggaran pendapat­an dan belanja negara (APBN) yang dikirim ke daerah. Robert mengungkap, secara ke­seluruhan ada sekitar 53% dana APBN yang berkutat di daerah melalui skema transfer untuk perimbangan, otonomi khusus, pe­nyesuaian, dan bantuan.

Dari 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi, hanya ada 50 pemda yang getol melakukan inovasi dan terobosan. Pemda-pemda itu bisa dilihat dari betapa seringnya menda­patkan penghargaan dari Kementerian Da­lam Negeri (Kemendagri), seperti Kota Sura­baya, Bandung, Kabupaten Banyuwangi, dan Provinsi Jawa Barat (Jabar). Kota Bandung dikenal dengan revitalisasi taman dan mem­punyai 394 aplikasi pelayanan publik. Kabu­paten Banyuwangi di bawah pimpinan Abdullah Azwar Anas berkembang menjadi salah satu destinasi wisata baru. “Ada inovasi dari daerah lain, tapi tidak sekonsis­ten itu,” tutur Robert.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan bahwa pemda harus mampu mewujudkan pelayanan yang dekat dengan masyarakat, efektif, dan terarah. Semua pro­gram kerja, mulai dari pembangunan hingga pelayanan publik harus mempunyai dampak yang signifikan. “Semuanya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan dan meng­hilangkan kemiskinan,” ujarnya.

Rapor Merah

Ada tiga poin refleksi pelaksanaan de­sentralisasi dan otda. Pertama, pembagian urusan telah dilakukan, tetapi belum opti­mal. Kedua, upaya perbaikan manajemen pemerintahan daerah. Ketiga, pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan secara langsung, tetapi masih memerlukan pe­nyempurnaan. Masalah lain yang muncul adalah pemekaran daerah. Beberapa daerah otonomi baru (DOB) tidak mampu berjalan secara mandiri.

Pada 2015, ada setidaknya empat masalah yang kerap terjadi pada DOB, yakni batas daerah, hibah dari daerah induk, penentuan lokasi ibu kota, dan formasi pegawai. Terkait hibah dan penentuan ibu kota biasanya ter­jadi karena ada pengingkaran dari daerah in­duk dan tarik-menarik kepentingan politik. “Ini menyita tenaga sehingga menyebabkan upaya peningkatan pelayanan publik ter­hambat,” ujar Teguh Setyabudi yang saat itu menjabat sebagai Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otda, Kemendagri.

Sejak keran pemekaran dibuka pada 1999, ada 223 DOB yang terdiri dari 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota. Dari jumlah itu, 67% mendapatkan rapor merah dan 33% dinyatakan sudah mampu menjalankan tata kelola pemerintah dengan baik. Dirjen Otda Sumarsono mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi, pihaknya memperketat permin­taan pemekaran daerah. “Harus dijamin itu berhasil,” ujarnya.

Karena banyak daerah yang dianggap gagal, Kemendagri membuka opsi untuk melakukan penggabungan daerah. Opsi ini merujuk pada Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU itu merupakan perubahan terakhir sebelumnya, yakni UU Nomor 32 Tahun 2004. Meski ba­nyak yang gagal, itu tak menyurutkan keingi­nan daerah lain untuk memekarkan diri.

Maret tahun lalu, Tjahjo Kumolo men­gungkapkan ada sekitar 237 daerah yang sudah mengajukan pemekaran. Namun, Kemendagri memilih untuk menghentikan sementara pembentukan DOB. Pemekaran daerah itu bukan hanya soal pembentukan struktur pemda, tetapi juga harus memerha­tikan kesiapan perangkat yang lain, seperti TNI, Polri, kejaksaan, dan pengadilan. “Pe­merintah ingin membangun tata kelola pe­merintah yang baik dan efektif,” tuturnya.

Robert menerangkan banyak pemda lama dan DOB tidak memiliki perencanaan dalam penganggaran. Akhirnya, uang habis untuk menggaji pegawai dan tidak pernah dihitung delivery cost-nya.

Nah, terakhir, perjalanan uang untuk pembangunan dari kantong pemda ke masyarakat melalui banyak tahapan, salah satunya biaya logistik. Pemda kerap tidak fokus dalam mendesain program kerja dan pembangunannya. Kepala daerah lebih ba­nyak mengakomodasi kepentingan politik, seperti pokok pikiran DPRD dan janji kam­panye. Hal itu tidak bisa dimungkiri karena tabiat politik adalah menyenangkan banyak pihak. Semua itu demi meraup suara lagi.

Pada akhirnya, otonomi memunculkan “raja-raja kecil” karena kepala daerah merasa mempunyai legitimasi lebih kuat. Ini tidak lepas dari klaim telah dipilih langsung oleh masyarakat melalui pilkada. Tak heran antara kebijakan pusat dan daerah sering tidak sinkron. “Pengawasan pusat lemah dan daerah mbalelo,” ucapnya.

Selain serangkaian masalah di atas, noda hitam dalam desentralisasi saat ini adalah maraknya korupsi. Ironisnya, korupsi ini kerap melibatkan pucuk jajaran pemimpin daerah dan keluarganya. Terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Robert menyatakan korupsi merupakan masalah paling serius dan bisa mengancam legitimasi public trust terhadap penyeleng­garaan otda. “Dipilih oleh rakyat harus amanah, jangan malah menyalahgunakan (kekuasaan),” pesan Tjahjo. (FWB - SINDO)

 

--- (Dimuat di SINDO Weekly – Edisi 21-27 Mei 2018) ---

 


Dibaca 194 kali