Izin Penelitian

KOMPAS - Senin, 05 Maret 2018

Izin Penelitian

Robert Endi Jaweng
Direktur Eksekutif KPPOD

Ekosistem penelitian di negeri ini telah lama diganggu aneka hambatan sistemik. Salah satunya yang meman­tik polemik terbaru datang dari sisi negara: surat kete­rangan (izin) yang wajib diurus lembaga penelitian sebagaimana diatur sebagai penegasan ulang dalam Permendagri No.3/2018.

Kemunculan beleid ini me­nyimpan kontradiksi dalam diri­nya. Selain proses penyusunan tak melibatkan para peneliti yang hendak diatur (problem moral kebijakan), regulasi ini muncul di tengah kehendak kuat Presiden Joko Widodo agar program- program yang dibuat pemerintah mesti mencerminkan kondisi empiris dan kebutuhan masyara­kat. Penelitian sebagai jalan me­todis mendapatkan bukti-bukti di lapangan bagi pembuatan ke­bijakan publik (evidence-based policy making) justru dipersulit.

Namun, lebih mendasar lagi, regulasi dan birokrasi izin peneli­tian itu sendiri merupakan raut kasar intervensi negara untuk mengendalikan dunia akademik. Pengalaman berbagai lembaga ri­set—terutama yang berbasis kampus, asosiasi usaha/swasta dan masyarakat sipil—menun­jukkan izin yang merupakan wa­risan negara otoritarian Orde Ba­ru (sejak 1972 berupa surat ka­wat, diperkuat lewat Permen­dagri No.64/2011, Permendagri No.7/2014 dan terakhir Permen­dagri No.3/2018) berdampak ter­hadap teknis manajemen dan substansi desain penelitian.

Larangan penelitian

Dalam penelusuran lebih jauh, studi terbaru Komite Pemantau­an Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) di Provinsi Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, serta Jawa Timur. Kota Surabaya, dan Kabupaten Ma­lang, yang diumumkan belum la­ma ini menunjukkan sejumlah tipologi kebermasalahan krusial.

Dalam ruang ter­batas ini hanya di­sampaikan dua ikh­tisar perihal man­faat keberadaan dan tata kelola bi­rokrasi terkait efek­tivitas pelaksanaan dan implikasi prak­tis di lapangan. Pertama, sebagaimana lazim dalam izin usaha dan aneka izin lain di republik ini, pertanyaan "siapa butuh apa” mengarah ke jawaban klasik: alih-alih peneliti, sesung­guhnya negara yang membutuh­kan keberadaan izin penelitian itu.

Proposisi negara: penelitian adalah barang terlarang; agar bisa dilakukan, peneliti harus mengantongi izin negara lebih dulu. Sikap ini erat terkait apa yang oleh Permendagri No.3/2018 di­rumuskan sebagai "dampak- dampak negatif penelitian” atau secara vulgar dituding berpenga­ruh terhadap risiko keamanan dan keutuhan NKRI, harmoni sosial, hingga menyelamatkan wajah pejabat.

Pada sisi lain, narasumber dari kalangan peneliti sendiri justru bingung merumuskan manfaat bersih apa yang mereka peroleh, kecuali bahwa jika sudah me­ngantongi izin, maka—meski bu­kan jaminan—berpeluang meraih data dan narasumber pemerin­tah. Namun, ini tentu hanya bisa dibilang sebagai manfaat jika cara lihatnya juga berada dalam optik negara tadi: data dan narasumber adalah obyek terlarang; para pe­neliti harus membeli "karcis ma­suk” untuk bisa akses keduanya.

Harapan lebih jauh agar no­mor registrasi izin itu sekurang­nya menjadi kode pencarian da­lam pangkalan data yang kelak menjadi lumbung informasi/pengetahuan bagi publik (repositori) dan bahan dasar bagi pem­buat kebijakan (knowledge to po­licy) bagai menggantang asap. Izin jelas gagal menjadi semacam sistem insentif bagi peneliti un­tuk berharap adanya "manfaat lebih” dari repot-repot mengu­rusnya ke birokrasi.

Kedua, sindrom birokratisasi seperti lazimnya berurusan dengan instansi pemerintah/pemda di negeri ini meme­ngaruhi arus mana­jemen penelitian. Untuk studi skala nasional, lembaga penelitian mengu­rus izin bertingkat: di pusat (Ditjen Polpum), di pro­vinsi (Kesbangpol), berakhir di kabupaten/kota (Kesbangpol atau PTSP).

Bahkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Permendagri No.3/2018 ditam­bah satu mata rantai baru: surat permohonan yang "direstui” lurah/kades yang dalam praktiknya niscaya melahirkan "restu” lain di level RT/RW. Tak ada kepas­tian waktu untuk bisa meram­pungkan semua tahapan, tetapi hitungan argo normal tercepat adalah 8 hari meski realisasinya secara umum bisa 3 minggu. Mo­del birokrasi bertingkat demikian berimplikasi kepada izin yang saling mensyaratkan dan saling mengunci. Peneliti tak akan per­nah memperoleh izin di provinsi jika belum mengantongi izin dari pusat, demikian selanjutnya pro­vinsi terhadap kabupaten/kota.

Ketiadaan standar operasi hingga problem teknis di Street level bureaucracy semacam kelurahan atau desa hingga nasi­onal membuat urusan izin gam­pang berubah jadi pasar gelap yang rentan perburuan rente. Va­riasi lokal yang tajam, bahkan antardaerah di Jawa, tak kalah bikin pusing peneliti sejak iden­tifikasi instansi yang hendak di­temui hingga tahapan prosedur dan kelengkapan dokumen.

Parsial

Merespons protes publik, Mendagri Tjahjo Kumolo telah menangguhkan pemberlakuan Permendagri No.3/2018 dan itu berarti kembali ke Permendagri No.7/2014. Keputusan yang di­sambut baik sebagian pihak, tetapi respons ini boleh jadi ber­alas pemahaman parsial Jika kita hanya punya satu pilihan di an­tara kedua beleid, saya memilih Permendagri No.3/2018 yang se­dikit lebih rendah dosis mudarat­nya. Jika Permendagri No.7/2014 mengatur masa berlaku izin lebih singkat (6 bulan dan setelah itu urus perpanjangan), Permendag­ri No.3/2018 mengatur tempo lebih lama (setahun). Bagi para antropolog yang menghabiskan waktu bertahun-tahun di lapang­an, misalnya, tempo lebih lama tentu agak melegakan.

Opsi fundamental yang semes­tinya diambil adalah mencabut berbagai regulasi yang ada. Ala­san keberadaan dan keharusan mengurus izin tidak saja janggal, tetapi bahkan sepihak. Izin seba­gai "kompensasi atas larangan” adalah resonansi dari karakter rezim pengendalian/keamanan (ranah Kemendagri) dan meng­angkangi kaidah kebebasan akademik (ranah Kemristek dan Dikti).

Fenomena ini semakin mene­gaskan lemahnya tradisi keilmu­an (sikap budaya) dalam birokrasi dan pranata politik kita untuk menjadikan hasil riset se­bagai basis pembuatan kebijakan. Banyak perencanaan program di instansi pemerintah disusun ber­dasarkan portofolio (tupoksi) yang amat parsial dan cekak, nya­ris tanpa terobosan besar dengan relevansi sosial yang teruji.

Negeri ini tak boleh jadi aneh sendiri, larut melawan semangat zaman. China yang amat liat sentralitas politiknya saja sedemiki­an kuat mendorong kebebasan akademik bagi puluhan ribu tangki pemikir kelas dunianya, menghargai tinggi ilmu sosial (Chinese Academy of Social Sciences/CASS yang hebat dengan aneka jurnal bergengsi), bahkan meyakini partai berkuasa hanya bisa terus eksis jika kebijakan negara tetap dirasakan relevan oleh rakyat di mana relevansi kebijakan secara linear berarti diadopsinya hasil riset berbasis bukti empirik di lapangan.

Alih-alih izin penelitian, negeri ini butuh iklim dan ekosistem kondusif bagi lahirnya kompetisi dan inovasi, serta lembaga pene­litian yang tak lagi didera perkara kualitas riset, pendanaan riset, adopsi hasil, dan seterusnya.


--- (Dimuat di KOMPAS – Senin, 05 Maret 2018) ---


Dibaca 232 kali