Tim Ketiga TGUPP Belum Jadi Dilantik

KOMPAS - Jumat, 12 Januari 2018

Tim Ketiga TGUPP Belum Jadi Dilantik

Tim-tim turunan dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan mulai dibentuk. Banyak anggota direkrut, banyak target harus diraih. Kiprah tim gubernur ditunggu. Diharapkan dapat lebih transparan dan sesuai aturan.

Tim Gu­bernur untuk Percepatan Pem­bangunan masih dalam proses pembentukan. Sampai menje­lang akhir pekan ini, dua tim turunan TGUPP atau komite yang sudah dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah Komite Pencegahan Ko­rupsi yang terdiri atas lima ang­gota dan ketua. Lalu yang baru terbentuk adalah Komite Har­monisasi Regulasi yang terdiri atas tujuh anggota dan ketua.

Kamis (11/1) kemarin beredar surat undangan dari Pemerin­tah Provinsi DKI yang ditandatangani Muhamad Mawardi se­laku Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri. Surat bertanggal 10 Januari 2018 itu memuat agenda rapat internal dan pengukuhan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Percepatan Pembangunan.

Bersama surat itu, dalam lampirannya terdapat 21 nama yang diundang. Mencermati na­ma-nama yang diundang, dipas­tikan mereka adalah para pakar yang akan mengisi komite percepatan pembangunan itu, an­tara lain Hasan Basri Saleh, Amin Subekti, Her Pramtama, dan Danang Parikesit.

Namun, pengukuhan yang dijadwalkan berlangsung pukul 12.30 belum terlaksana. “Saya malah tidak tahu ada undangan itu. Saya belum tahu,” ujar Ha­san Basri Saleh saat dikonfirmasi.

Adapun pakar sistem trans­portasi dari Masyarakat Trans­portasi Indonesia, Danang Pa­rikesit, mengatakan tak mene­rima undangan pengukuhan se­bagai TGUPP, tetapi hanya un­dangan rapat internal biasa.

Nama Danang Parikesit ter­tera dalam undangan sebagai salah satu ahli. Menurut Da­nang, dirinya pada Kamis siang justru mengikuti rapat dengan beberapa perguruan tinggi ne­geri di Jakarta dan Bogor.

Saefullah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, mengatakan tidak mengetahui adanya surat undangan itu. Ia juga menyatakan tak mengetahui adanya pengu­kuhan. “Belum ada arahan. Bia­sanya datangnya dari Pak Gu­bernur, kami dipanggil, diper­kenalkan. Ini yang sudah, kan, baru dua kali kejadian nih. Yang pertama yang pencegahan ko­rupsi, kami dipanggil, diperkenalkan, terus kami buatkan SK-nya,” ujarnya.

“Kemudian yang kemarin yang tujuh orang yang sinkro­nisasi dan regulasi. Ya, itu kami dipanggil, diperkenalkan, kami buatkan SK-nya supaya mereka bekerja dengan SK itu. Nah, yang 21 (nama) saya belum ta­hu,” kata Saefullah.

Mawardi menjelaskan, un­dangan itu masih berbentuk ra­pat internal. “Jadi, masih rapat. Kita, kan, tak tahu hasilnya apa dari rapat itu sendiri,” ujarnya.

Belum transparan

Gembong Warsono, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, kemarin mengatakan, ji­ka perekrutan tidak terbuka, ke­ahlian dari personalia TGUPP menjadi tidak jelas.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Oto­nomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menegaskan, me­kanisme penunjukan langsung TGUPP oleh Gubernur DKI Ja­karta yang telah membentuk beberapa tim menyalahi me­kanisme seperti disebutkan da­lam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Sebab, dana TGUPP itu berada di bawah satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), da­lam hal ini di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta. Hal ini berbeda apabila dana tim ber­ada di bawah tunjangan ope­rasional gubernur. “Untuk ang­gota yang nonpegawai negeri sipil, seharusnya melalui lelang jasa, yaitu diumumkan terbuka ke publik, perekrutan terbuka, dan seleksi secara transparan,” katanya.

Menurut aturan yang ber­laku, tim ini seharusnya bersifat ad hoc atau hanya diperlukan keahliannya saat ada proyek yang tengah berlangsung.

Robert menilai, hal ini terjadi sebagai salah satu bentuk ketidaktegasan Kementerian Dalam Negeri yang memperbolehkan mekanisme ini berlangsung kendati sebelumnya sudah merekomendasi untuk menggeser biaya tim dalam tunjangan ope­rasional gubernur.

Saat meneliti nama para ahli dalam Komite Harmonisasi Re­gulasi, Robert menilai masih ada kekurangan satu keahlian, yaitu reformasi regulasi usaha di Ja­karta. Padahal, DKI Jakarta sangat memerlukan keahlian ini. (HLN/IRE)

 

--- (Sumber KOMPAS – Jumat, 12 Januari 2018) ---


Dibaca 218 kali