Robert Endi Jaweng (manager external relations Regional Autonomy Watch (KPPOD) Jakarta), and
Maria Monica Wihardja (researcher Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta and a lecturer at the University of Indonesia’s economics school).

The “specificity” of a Specific-Purpose Grant (Dana Alokasi Khusus or DAK) has been lost, from the perspectives of the regions covered and the sectors supported by it.

This is because of the strong orientation toward “equalization”, which gives the impression of “sharing the pie” to all regions — rich and poor, in lieu of “specificity” — and because the coverage of national-priority sectors is widening.

In general, the principles of DAK allocation must not be separated from its basic legal definition: “A fund that is originated from the national budget that is allocated to specific regions in order to help fund specific activities that are under regional authority and in line with national priorities.”

Koordinasi antara Pusat dan Daerah Kurang

Jakarta, Kompas - Pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan belasan tahun dan mendapat apresiasi dari dalam dan luar negeri, tetapi masih banyak kekurangannya. Selain kewenangan yang tumpang tindih, pengukuran target kinerja, transparansi dan akuntabilitas masih dirasa kurang.

Demikian dikatakan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam peringatan Hari Otonomi Daerah XVI di Jakarta, Rabu (25/4). Acara itu juga dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Riset dan teknologi Gusti Muhammad Hatta, serta sejumlah Gubernur dan Bupati/Walikota.

Otonomi Daerah yang luas dalam kerangka NKRI banyak yang mengatakan berjalan baik. Tidak hanya dari dalam negeri, tetapi itu penilaian juga dari luar negeri. Tetapi, kalau mau jujur, diantara kita masih banyak hal-hal yang belum pas. Ada tumpang tindih, ada tabrakan kebijakan di daerah," kata Boediono.

KPPOD menilai beberapa kebijakan pusat bebani daerah

Jakarta – Pemerintah minta pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran lebih besar untuk belanja modal, sehingga agregat belanja modal terhadap APBD bisa mencapai 30% pada 2014.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Tumenggung mengatakan pemerintah minta daerah menata ulang alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) per item belanja.

“Untuk belanja pegawai itu harus ditata ulang per jenis, belanja gaji, tunjangan maupun tambahan penghasilan PNS daerah,” katanya kepada Bisnis, kemarin.

Kajian Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pemekaran daerah menyebutkan, sekitar 70 persen dari 57 daerah baru masuk dalam pemerintahan gagal berkembang. Kegagalan itu setidaknya dilihat dalam tiga tahun pertama pemisahan. Namun kajian pada 2010 ini tak menyurutkan hasrat politikus pusat dan daerah untuk menambah jumlah pemerintahan baru lagi.

Dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 12 April lalu, sebuah rancangan undang-undang tentang pembentukan 19 daerah otonomi baru disahkan. Usulan DPR menambah lagi kabupaten/kota ini selanjutnya dilimpahkan kepada pemerintah untuk dipelajari.

Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui, mulai masa sidang pertama pertengahan Mei mendatang Komisi Pemerintahan DPR segera membahasnya. "Kami sudah mempertimbangkan aspek teknis, administrasi, dan fisik," kata Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR Ganjar Pranowo.